Perubahanyang multi dimensi tersebut harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar berjalan sesuai dengan ketentuan UU BPJS.Pasal 60 ayat (1) UU BPJS menentukan BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Kemudian Pasal 62 ayat (1) UU BPJS menentukan PT Jamsostek (Persero) berubah desayang tidak memiliki dukungan negara yang jelas. • UU Desa menyatakan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi dari pemerintah desa tentang berbagai kegiatan. PP Desa hanya menyebutkan tanggung jawab Kepala Desa untuk menginformasikan warga tentang penerapan tata kelola secara tertulis dan melalui media yang mudah diakses. Tidak ada ResPublica ol. 4 No. 2, Mei - Agustus 2020 Mengurai Permasalahan 207 hukum nasional tidak dapat berjalan efektif dan efisien.14 Kepastian hukum (legal certainty), pembelaan hak asasi manusia (human dignity), dan persamaan di depan hukum (equality before the law) hanya menjadi "tempelan" semata apabila peraturan mengalami obesitas.15 Richard Susskin di dalam tulisannya pernah mengatakan MataKuliah. Perencanaan. Pembelajaran Ppkn. Irene Mona Marbun. PDF | On Jan 10, 2019, Aldi Nur Alim and others published Sistem Pemerintahan Demokrasi berdasarkan Pancasila | Find, read and cite Kurangnyapemahaman substansi dan konteks Perda oleh pembuat kebijakan, baik pemerintah daerah, DPRD maupun tim yang ditunjuk. Hal ini terlihat dari jumlah Perda yang dibatalkan sepanjang tahun 2010-2014, yaitu 1.501 Perda oleh pemerintah pusat. Masih banyak pembuatan Perda tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Vay Tiền Nhanh Ggads.

makalah kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pancasila